HAKIM TOLAK PERMOHONAN PRAPERADILAN PAGAR LAUT

Animalifenews.com – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak permohonan praperadilan pagar laut yang sebelumnya diajukan oleh Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) pada 9 Januari 2025. Pradilan menyatakan tidak dapat diterima karena hakim berpendapat permohonan tersebut masih prematur.

Foto. Dirjen PSDKP-kkp.go.id

Pemohon berpendapat bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah melakukan penyegelan untuk kepentingan penyidikan, namun tidak segera menetapkan tersangka yang mengakibatkan peluang terjadinya perusakan barang bukti yang telah disegel semakin terbuka. Dan dengan tidak segera ditetapkannya tersangka maka tindakan termohon dapat dikategorikan sebagai bentuk penghentian penyidikan.

Sebaliknya, tindakan KKP dalam melakukan penyegelan dan pembongkaran pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten sudah sesuai aturan. Hal ini dinyatakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada sidang praperadilan pembongkaran pagar laut di Tangerang, Senin, 24 Februari lalu.  Hakim tunggal Guse Prayudi menyatakan,’’Permohonan praperadilan pagar laut yang sebelumnya diajukan oleh LP3HI tidak dapat diterima karena hakim berpendapat permohonan tersebut masih prematur.’’

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono (Ipunk) menyatakan secara tegas bahwa tindakan yang diambil KKP telah berdasarkan kewenangan yang diberikan. Selain itu, Tindakan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak asal-asalan apalagi menyalahgunakan wewenang.

“Komitmen kami tegas, tidak ada toleransi dan kompromi bagi pelaku pelanggaran yang mengancam keberlanjutan ekologi,” ujar Ipunk dalam siaran resmi KKP yang ditulis laman kkp.go.id di Jakarta, Selasa (25/2).

Kepala Biro Hukum KKP, Effin Martiana, menambahkan, Hakim Pemeriksa dalam pertimbangannya menyatakan bahwa upaya yang dilakukan termohon masih dalam ranah pengawasan, belum upaya penyidikan, sehingga gugatan prematur. 

Putusan praperadilan merupakan putusan akhir yang terhadapnya tidak dapat dilakukan upaya banding sehingga putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht). 

“Setiap tindakan tentunya ada konsekuensi gugatan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan. Tapi kami berhasil meyakinkan Majelis Hakim bahwa semua yang dilakukan oleh petugas di lapangan sudah sesuai prosedur, berdasarkan kewenangan,” ungkap Effin.

Sebagai informasi, tindakan penyegelan yang dilakukan oleh Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Polsus PWP3K) telah sesuai kewenangannya yang tercantum pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pengawasan Ruang Laut, yang menyatakan bahwa Polsus PWP3K berwenang menghentikan pelanggaran dan melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. (Dda/Ril)