PETERNAK AKAN DIKENAKAN PAJAK KARBON SEBESAR $ 100 DOLAR PER SAPI

PETERNAK sapi perah di Denmark harus membayar pajak tahunan sebesar 672 krone ($ 96) per sapi untuk emisi pemanasan global yang mereka hasilkan.

Pemerintahan negara tersebut pada akhir Juni lalu sepakat untuk memperkenalkan pajak emisi karbon pertama di dunia pada sektor pertanian. Pungutan baru terhadap peternakan ini dimulai pada tahun 2030.

                                                    Foto.Sapi-cnn.com

Denmark adalah eksportir utama produk susu dan daging babi, dan pertanian merupakan sumber emisi terbesar di negara ini. Perjanjian koalisi – yang juga memerlukan investasi sebesar 40 miliar krone ($ 3,7 miliar) dalam langkah-langkah seperti reboisasi dan pembangunan lahan basah – bertujuan membantu negara tersebut mencapai tujuan iklimnya.

“Dengan perjanjian hari ini, kami menginvestasikan miliaran dolar dalam transformasi terbesar lanskap Denmark dalam beberapa waktu terakhir,” kata Menteri Luar Negeri Lars Lokke Rasmussen dalam sebuah pernyataan pada akhir Juni lalu. “Pada saat yang sama, kami akan menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan pajak (karbon) pada pertanian,” tambahnya seperti dikutip cnn.com.

Kalangan industri susu Denmark menyambut baik perjanjian tersebut dan tujuannya, namun hal ini membuat marah beberapa peternak.

Langkah ini dilakukan hanya beberapa bulan setelah para petani mengadakan protes di seluruh Eropa, memblokir jalan dengan traktor dan melempari Parlemen Eropa dengan telur karena banyaknya keluhan, termasuk keluhan atas peraturan lingkungan hidup dan birokrasi yang berlebihan.

Sistem pangan global merupakan kontributor besar terhadap krisis iklim yang menghasilkan sekitar sepertiga emisi gas rumah kaca.

Menurut Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, peternakan mempunyai dampak yang sangat besar, menyumbang sekitar 12% emisi global pada tahun 2015. Sebagian dari polusi ini berasal dari metana, gas yang dapat menyebabkan pemanasan global yang dihasilkan oleh sapi dan beberapa hewan lainnya melalui sendawa dan kotoran mereka.

Mengurangi emisi peternakan

Pajak tersebut yang diperkirakan akan disetujui oleh parlemen Denmark akhir tahun ini, akan berjumlah 300 krone ($ 43) per ton (1,1 ton) emisi setara CO2 dari peternakan mulai tahun 2030, dan meningkat menjadi 750 krone ($ 107) pada tahun 2035.

 

Keringanan pajak sebesar 60% akan berlaku, berarti petani akan dikenakan biaya sebesar 120 krone ($ 17) per ton emisi peternakan per tahun mulai tahun 2030 dan meningkat menjadi 300 krone ($43) pada tahun 2035.

Menurut Concito, sebuah lembaga pemikir ramah lingkungan di Denmark, rata-rata, sapi perah Denmark, yang menyumbang sebagian besar populasi ternak, mengeluarkan 5,6 ton setara CO2 per tahun. Menggunakan tarif pajak yang lebih rendah yaitu 120 krone akan dikenakan biaya sebesar 672 krone per sapi, atau $ 96.

Dengan adanya keringanan pajak, retribusi tersebut akan meningkat menjadi 1.680 krone per ekor sapi pada tahun 2035 ($ 241).

Dalam dua tahun pertama, hasil pajak akan digunakan untuk mendukung transisi ramah lingkungan pada industri pertanian dan kemudian dinilai kembali.

“Tujuan keseluruhan dari pajak ini adalah untuk membuat sektor ini mencari solusi untuk mengurangi emisi,” kata kepala ekonom Concito, Torsten Hasforth, kepada CNN. Misalnya, peternak bisa mengganti pakan yang mereka gunakan.

Namun kelompok petani Denmark Bæredygtigt Landbrug mengatakan tindakan tersebut merupakan “eksperimen yang menakutkan.”

“Kami percaya bahwa perjanjian tersebut murni birokrasi,” kata ketua Peter Kiær dalam sebuah pernyataan. “Kami menyadari adanya permasalahan iklim… Namun kami tidak percaya bahwa perjanjian ini akan menyelesaikan permasalahan tersebut, karena hal ini akan menghambat roda investasi ramah lingkungan di bidang pertanian.”

Peder Tuborgh, CEO Arla Foods, kelompok produk susu terbesar di Eropa, mengatakan perjanjian tersebut “positif” namun para peternak yang “benar-benar melakukan segala yang mereka bisa untuk mengurangi emisi” tidak boleh dikenakan pajak.

“Sangat penting bahwa basis pajak untuk pajak (karbon) hanya didasarkan pada emisi yang ada cara untuk menghilangkannya,” tambahnya.

Kristian Hundeboll, CEO DLG Group, salah satu bisnis pertanian terbesar di Eropa dan koperasi yang dimiliki oleh 25.000 petani Denmark, mengatakan bahwa “penting untuk daya saing” agar pajak dapat “berlabuh” dalam undang-undang Uni Eropa. “Baik iklim, pertanian maupun industri pendukungnya tidak mendapat manfaat dari tindakan Denmark secara sepihak,” katanya. (DDA)